DL|Bandarlampung|Politik|07062025

---- Pasca dilantiknya Dr. Zaidirina, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), kini tugas berat menanti komitmennya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menunjuk Dr. Zaidirina, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 90/TPA Tahun 2025.

“Bismillahirohmanirohim, saya pasti akan menjalankan tugas yang dipercayakan oleh bapak Presiden Prabowo dengan sepenuh hati. Ini tugas yang berat, namun apapun itu tanggungjawab saya sebagai abdi negara harus berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk bisa memenuhinya,” katanya kepada belum lama ini.

Dengan pengalaman bertugas di provinsi Lampung, Zaidirina akan melakukan konsolidasi dengan tim yang ada untuk bisa melakukan tugas dari negara dengan sebaik-baiknya.

Zaidirina, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, dilantik sebagai Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin pada 2 Juni 2025 lalu di Jakarta.

Pengentasan Kemiskinan

Sementara itu Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko kepada antara mengatakan, Deputi Bidang Fasilitasi akan fokus pada koordinasi antar-instansi pemerintah pusat, sementara Deputi Bidang Pemberdayaan akan mengoordinasikan program langsung ke masyarakat, terutama melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan desa.

Budiman menjelaskan bahwa BP Taskin sejak awal berdiri aktif melakukan kunjungan lapangan ke berbagai komunitas rentan, mulai dari petani kecil, nelayan, hingga warga yang tinggal di bawah kolong jembatan dan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok-kelompok tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak hanya berhenti di atas kertas, tapi betul-betul menyentuh masyarakat di bawah,” tegasnya kepada antara.

Dengan latar belakang masing-masing deputi yang kuat di bidang pemberdayaan desa dan lingkungan hidup, BP Taskin juga akan mengintegrasikan isu-isu strategis, seperti pengelolaan sampah, konservasi sumber daya, pembangunan desa dan tiga program cepat pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), rumah murah, dan sekolah rakyat, ke dalam kerangka kerja percepatan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia per September 2024 sebesar 8,59 persen. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan itu turun sebesar 0,38 persen pada 2025, dan terus ditekan hingga menjadi di bawah 6 persen pada 2029.

"Ini yang juga menjadi tugas BP Taskin, maka struktur baru ini akan memperkuat koordinasi teknis antara BP Taskin dengan kementerian/lembaga terkait, serta mendukung pelaksanaan eksekusi program, monitoring, dan pengawasan secara langsung di lapangan," kata dia. (don|dbs)